DINAMIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia
semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan Survey United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
terhadap kualitas pendidikan di
Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat
10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kulitasnya berada
pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan
di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi
anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah
memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya.
Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan
potensi para siswa. Pendidikan
seharusnya memperhatikan kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu
yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan
yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif.
Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa
diarahkan.
Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan
semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah
tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan
tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Ini salahnya, kurikulum
dibuat di Jakarta dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah.
Jadi, para lulusan hanya pintar cari kerja dan tidak pernah bisa
menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan yang
tersedia terbatas. Kualitas pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan.
Sedangkan
untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42
negara berkembang di dunia. Lemahnya input quality, kualitas guru kita
ada diperingkat 14 dari 14 negara berkembang. Ini juga kesalahan negara
yang tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sinilah penulis mencoba untuk membahas lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia dan segala dinamikanya.
.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari sosiologi pendidikan
2. Dinamika apa saja yang perlu perhatian khusus dalam pendidikan di Indonesia..
3. Dinamika apa saja yang terjadi
4. Bagaimana tatanan pendidikan yang ada di Indonesia..
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian sosiologi pendidikan
Di
tinjau dari segi etimologinya istilah sosiologi pendidikan terdiri atas
dua perkataan yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja sudah
jelas di dalam sosiologi pendidikan itu masalah sentralnya ialah
aspek-aspek sosiologi di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan terdapat
aspek sosiologis seperti situasi hubungan dan pergaulan social, yaitu
hubungan dan pergaulan social pendidikan antara pendidik dan anak didik,
pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, p0egawai dengan
pendidik, pegawai-pegawai dan anak-anak.
Bapak
sosiologi pendidikan (E. George Payne ), menekankan bahwa di dalam
lembaga – lembaga, kelompok-kelompok social, proses social terdapatlah
apa yang dinamakan relationsip, hubungan-hubungan social atau secara
teknis di sebut interaksi social, individu memperoleh dan mengorganisir
pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek
sosiologinya.
Jadi
bukan saja anak-anak tetapi juga pada orang dewasa, kelompok-kelompok
social bahakan pada proses sosialpun, bahwa interaksi social itu yang
membentuk tingkah laku manusia, secara tertentu di anggap sebagai system
pendidikan yang berkembang terus. Artinya setiap kali di dapati kondisi
dan situasi baru, haruslah ada interaksi social yang baru dan
seolah-olah individu-individu itu belajar interaksi social.[1]
Dr.
Ellwood”; sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
tentang proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dengan
yang lain. (Education sosiologi shouid be centered about the proses of
inter learning-learning from one another).
Pendidikan
merupakan suatu diskursus yang terpenting dan menempati posisis sentral
dalam bidang kajian sosiologi. Dalam sosiologi pendidikan inilah
kemudian dibahas berbagai masalah tentang pendidikan dengan tujuan
mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu
agar lebih baik (Nasution, 1983). Pendidikan bukan hanya terpusat pada
instansi pendidikan saja melainkan juga pada tri pusat pendidikan yaitu
pendidikan dalam keluarga, pendidikan dilembaga pendidikan formal
(sekolah dan kampus/universitas) serta pendidikan dimasayarakat[2]
Kenakalan remaja (jevenile delinquency)
bukanlah murni disebabkan oleh kesalahan pelajar atau siswa, melainkan
kenakalan remaja muncul dari permasalah multidimensional dalam diri
pendidikan itu sendiri. Asumsi dasarnya adalah individu merupakan
representasi dari masyarakat, sebagaimana konsep fakta sosial Durkheim
“Definisi pertama yang ia berikan pada fakta sosial adalah setiap cara
atau arah tindakan yang mampu menggerakkan pada individu dari tekanan
eksternal, seperti sistem keuangan, bahasa, dan tindakan yang lain.
Kemudian ia menambahkan, setiap tindakan umum di dalam masyarakat. Hal
tersebut meliputi institusi agama, tradisi cultural, dan kebiasaan
regional”
B. Dinamika Pendidikan Di Indonesia
Sampai saat ini 88,8 persen sekolah di indonesia mulai SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal.[3] Pada
pendidikan dasar hingga kini layanan pendidikan mulai dari guru,
bangunan sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku-buku
pelajaran dan pengayaan, serta buku referensi masih minim. Pada jenjang
Sekolah Dasar (SD) baru 3,29% dari 146.904 yang masuk kategori sekolah
standar nasional, 51,71% katekori standar minimal dan 44,84% dibawah
standar pendidikan minimal. pada jenjang SMP 28,41% dari 34.185, 44,45%
berstandar minimal dan 26% tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Hal
tersebut membuktikan bahwa pendidikan di indonesia tidak terpenuhi
sarana prasarananya[4].
Menurut
kami dengan melihat data di atas ternyata pendidikan di Indonesia masih
sangat memprihatinkan, ironis bila dengan adanya data semacam itu akan
mampu memupuk daya kreativitas dan menfasilitasi bakat maupun minat
siswa dalam mengembangkan diri.
Selanjutnya
yang perlu di perhatikan adalah adalah Kurikulum Dan Sekolah. Bagi ahli
Sosiologi kurikulum adalah lebih dari pada tex-bok,lebih dari pada
subjek matter, lebih dari pada rangkaian, dan bahkan lebih dari pada
pelajaran khusus. Menurut Brown; kurikulum merupakan situasi kelompok
yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah (administrator) untuk
membuat tinkah laku yang berubah di dalam arus yang tidak putus-putusnya
dari anak-anak dan pemuda yang melalui pintu sekolah.
Dalam
hal ini Brown mengambil suatu kesimpulan: bahwa ada 3 prinsip sosiologi
tertentu di dalam memandang subjek matter secara keseluruhan.
1. Bahwa perubahan kurikulum itu bersifat gradual “berangsur-angsur; sedikit demi sedikit”,
mencerminkan nilai dasar kulturil dari masyarakat, dan pada saat yang
sama menunjukan pekerjaan yang efektif dalam pengarahan nilai-nilai yang
paling tinggi.
2. Subjek matter (“bahan”)
di sekolah pasti berfungsi dalam hubungan dengan orang dewasa, dan
serempak dengann itu di sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan
3. perkembangan anak.
4. Subjek matter pasti terus menerus merubah mnuju pada yang efektif dari tujuan social yang telah di tentukan.
Dari segelintir permasalah yang perlu di perhatikan dalam pendidikan di Indonesia di anataranya adalah:
Pertama;
terkait masalahan kurikulu, kurikulum harus di sesuaikan dengan tujuan
pendidikan. Adapun tujuan umum pendidikan Nasional ialah:
1). Misi nasional yang mencakup pembinaan mental.
a. Mental pancasila
b. Kesatuan dan persatuan bangsa
c. Pertahanan nasional.
2). Misi social budaya yang meliputi pembinaan:
a. Kebudayaan nasional
b. Hak asasi manusia
c. Ruf of law (berpegang pada hukum)
3). Misi pembangunan dan modernisasin yang menyangkut pembinaan :
a. Rasionalitas,efisiensi,produktifitas
b. Ilmu pengetahuan dan teknologi
Namun
ironisnya di Negara Indonesia kurikulum sering sekali berubah di latar
belakangi plitisi belaka, tampuk kepemerintahan begitu mudahnya merubah
kurikulum dengan tanpa pertimbangan ilmiah, sebagaimana yang telah di
katakana oleh Dr.
Asvi Warman Adam mengatakan banyak perubahan yang terjadi pada
kurikulum pelajaran sejarah di Indonesia lebih disebabkan pertimbangan
politis dan bukan akademis Contohnya,
kontroversi pendidikan sejarah tentang peristiwa PKI Madiun 1948 dan
pencantuman kata PKI setelah peristiwa G30S sehingga menjadi G30S/PKI.
Dan yang menjadi pertimbangannya adalah TAP MPRS No.XXV/1966 tentang
pelarangan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme yang masih berlaku[5].
Kedua
; permasalahan Putus sekolah, putus sekolah merupakan predikat yang di
beriakan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaiakn
suatujenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan jenjang
studinya ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya seorang warga
masyarakat/anak yang hanya mengikuti pendidikan di sekolah dasar sampai
kelas 5 (lima), di sebut sebagai putus sekolah SD (belum tamat SD/ tanpa
STTB). Demikian juga seorang warga masyarakat yang ber-STTB SD kemudian
mengikuti pendidikan di SMP sampai kelas 2 (dua) saja, di sebut putus
sekolah SMP, dan seterusnya.
Bila
warga masyarakat telah tamat SD/SMP/SMTA/PT dan memiliki STTB/ ijazah
Negara yang sah, maka ia di sebut berpendidikan yang tertinggi
SD/SMP/SMTA/PT, sehingga jika ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil
(PNS) ia memperoleh efek sipil sesuia undang-undang nomor 8tahun 1974
tentang pokok-pokok kepegawaian repeblik Indonesia.
Dari situ bila kita melihat data anak putus sekolah Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar menyebutkan
ada sekitar 10,268 juta siswa yang tak menuntaskan jenjang SD dan SMP.
Di sisi lain, ada sekitar 3,8 juta siswa yang tak dapat melanjutkan ke
jenjang SMA[6] .
Fakta
di atas menarik dicermati. Pada tahun 2012 ini, anak putus sekolah
masih dimungkinkan terjadi. Faktor ekonomi kerapkali menjadi hambatan.
Meskipun ada bantuan operasional sekolah (BOS), dana tersebut ternyata
belum mampu mengatasi anak putus sekolah. Mendikbud, Mohammad Nuh, malah
akan meningkatkan dana BOS tahun 2012 untuk menekan siswa drop out dan tak dapat melanjutkan sekolah.
Harus
diakui persoalan kemiskinan di negeri ini masih pelik. Siswa dari
keluarga miskin cenderung menjadi korban dari mahalnya biaya pendidikan
di sekolah. Ukuran mahal dan tidak mahal memang relatif, namun kenyataan
menunjukkan sebagian masyarakat belum mampu menopang tuntutan finansial
untuk menyekolahkan anak-anaknya. Padahal, setiap anak bangsa dari
kalangan mana pun berhak mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya
melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berkualitas.
Pertanyaan, apakah anak menempuh pendidikan di sekolah hanya tanggung
jawab negara?
Dalam
konstitusi, negara memang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi
warga negaranya. UUD 1945 Pasal 31 (2) malah menegaskan kewajiban
pemerintah membiayai pendidikan dasar warga negaranya. Mengacu pada UU
No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan
dasar adalah SD/MI dan SMP/MTs. Bahkan, dalam Bab VIII Pasal 34 (2) UU
tersebut disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya.
Ketiga ; Rendahnya Kualitas Sarana Fisik Untuk
sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita
yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah,
buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar,
pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih
banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki
perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya
Dua ; Rendahnya Kualitas Guru Keadaan
guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum
memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya
sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan
melakukan pengabdian masyarakat.
Kendati
secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara
kualitas mutu guru di negara ini, pada umumnya masih rendah. Secara
umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan
optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya
dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secara kuantitatif,
sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Apabila
dilihat ratio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD
1:22, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:12. Meskipun demikian, dalam hal
distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu
sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi
lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyak kasus,
ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang, sehingga
mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.
Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan
minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus
diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi
kualitas mengajar (under quality).
Hal
itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana,
namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai
dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa
lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK.
Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia
sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi
seperti itu, diharapkan pendidikan
yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan
kehidupan anak dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik.
“Sangat kurang tepat bila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak
didik, namun mengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya.
Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan
yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah
juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
Dan masih banyak permasalahan dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Penulis hanya menyebutkan beberapa masalah dari beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Banyak sekali factor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Factor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah factor kurikulum yang di ikut canpuri politik pemerintahan , rendahnya sarana fisik, rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan
di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga
manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap
untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap
zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan
mesyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia.
Dan
semoga sedikit banyak penulisan ini dapat member manfaat bagi penulis
pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, kekurangn dan kesalahan
tidak mungkin bias lepas dari dari manusia, maka dari itu penulis
mengharap krtik dan masukan atas makalah ini, dan ucapan terima kasih
kepada beliau Bpk Ahmad Taufiq yang telah membing kami selama ini, dan
memberikan ilmu-ilmunya sehingga kami bias menyelesaikan makalah ini.
Kediri,27, mei,2012
DAFTAR PUSTAKA
Drs. H. Abu Ahamadi. 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Drs. Ary H. Gunawan. 2010. Sosiologi Pendidikan (suatu analisa sosiologi tentang berbagai problem pendidikan) . Jakarta: Rineka Cipta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar