Daftar Blog Saya

Senin, 08 Oktober 2012

Dinamika Pendidikan di Indonesia

DINAMIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Indonesia semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa diarahkan.
Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Ini salahnya, kurikulum dibuat di Jakarta dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah. Jadi, para lulusan hanya pintar cari kerja dan tidak pernah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Kualitas pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan.
Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Lemahnya input quality, kualitas guru kita ada diperingkat 14 dari 14 negara berkembang. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sinilah penulis mencoba untuk membahas lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia dan segala dinamikanya.
.
B.     Rumusan Masalah
1.      Apa pengertian dari sosiologi pendidikan
2.      Dinamika apa saja yang perlu perhatian khusus dalam pendidikan di Indonesia..
3.      Dinamika apa saja yang terjadi
4.      Bagaimana tatanan pendidikan yang ada di Indonesia..
















BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian sosiologi pendidikan
Di tinjau dari segi etimologinya istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja sudah jelas di dalam sosiologi pendidikan itu masalah sentralnya ialah aspek-aspek sosiologi di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan terdapat aspek sosiologis seperti situasi hubungan dan pergaulan social, yaitu hubungan dan pergaulan social pendidikan antara pendidik dan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, p0egawai dengan pendidik, pegawai-pegawai dan anak-anak.
            Bapak sosiologi pendidikan (E. George Payne ), menekankan bahwa di dalam lembaga – lembaga, kelompok-kelompok social, proses social terdapatlah apa yang dinamakan relationsip, hubungan-hubungan social atau secara teknis di sebut interaksi social, individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek sosiologinya.
            Jadi bukan saja anak-anak tetapi juga pada orang dewasa, kelompok-kelompok social bahakan pada proses sosialpun, bahwa interaksi social itu yang membentuk tingkah laku manusia, secara tertentu di anggap sebagai system pendidikan yang berkembang terus. Artinya setiap kali di dapati kondisi dan situasi baru, haruslah ada interaksi social yang baru dan seolah-olah individu-individu itu belajar interaksi social.[1]
            Dr. Ellwood”; sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dengan yang lain. (Education sosiologi shouid be centered about the proses of inter learning-learning from one another).
Pendidikan merupakan suatu diskursus yang terpenting dan menempati posisis sentral dalam bidang kajian sosiologi. Dalam sosiologi pendidikan inilah kemudian dibahas berbagai masalah tentang pendidikan  dengan tujuan mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik (Nasution, 1983). Pendidikan bukan hanya terpusat pada instansi pendidikan saja melainkan juga pada tri pusat pendidikan yaitu pendidikan dalam keluarga, pendidikan dilembaga pendidikan formal (sekolah dan kampus/universitas) serta pendidikan dimasayarakat[2]
Kenakalan remaja (jevenile delinquency) bukanlah murni disebabkan oleh kesalahan  pelajar atau siswa, melainkan kenakalan remaja muncul dari permasalah multidimensional dalam diri pendidikan itu sendiri. Asumsi dasarnya adalah individu merupakan representasi dari masyarakat, sebagaimana konsep fakta sosial Durkheim “Definisi pertama yang ia berikan pada fakta sosial adalah setiap cara atau arah tindakan yang mampu menggerakkan pada individu dari tekanan eksternal, seperti sistem keuangan, bahasa, dan tindakan yang lain. Kemudian ia menambahkan, setiap tindakan umum di dalam masyarakat. Hal tersebut meliputi institusi agama, tradisi cultural, dan kebiasaan regional
B.     Dinamika Pendidikan Di Indonesia
Sampai saat ini 88,8 persen sekolah di indonesia mulai SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal.[3] Pada pendidikan dasar hingga kini layanan pendidikan mulai dari guru, bangunan sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku-buku pelajaran dan pengayaan, serta buku referensi masih minim. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) baru 3,29% dari 146.904 yang masuk kategori sekolah standar nasional, 51,71% katekori standar minimal dan 44,84% dibawah standar pendidikan minimal. pada jenjang SMP 28,41% dari 34.185, 44,45% berstandar minimal dan 26% tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan di indonesia tidak terpenuhi sarana prasarananya[4].
Menurut kami dengan melihat data di atas ternyata pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan, ironis bila dengan adanya data semacam itu akan mampu memupuk daya kreativitas dan menfasilitasi bakat maupun minat siswa dalam mengembangkan diri.
Selanjutnya yang perlu di perhatikan adalah adalah Kurikulum Dan Sekolah. Bagi ahli Sosiologi kurikulum adalah lebih dari pada tex-bok,lebih dari pada subjek matter, lebih dari pada rangkaian, dan bahkan lebih dari pada pelajaran khusus. Menurut Brown; kurikulum merupakan situasi kelompok yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah (administrator) untuk membuat tinkah laku yang berubah di dalam arus yang tidak putus-putusnya dari anak-anak dan pemuda yang melalui pintu sekolah.
Dalam hal ini Brown mengambil suatu kesimpulan: bahwa ada 3 prinsip sosiologi tertentu di dalam memandang subjek matter secara keseluruhan.
1.      Bahwa perubahan kurikulum itu bersifat gradual “berangsur-angsur; sedikit demi sedikit, mencerminkan nilai dasar kulturil dari masyarakat, dan pada saat yang sama menunjukan pekerjaan yang efektif dalam pengarahan nilai-nilai yang paling tinggi.
2.      Subjek matter (“bahan”) di sekolah pasti berfungsi dalam hubungan dengan orang dewasa, dan serempak dengann itu di sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan
3.       perkembangan anak.
4.      Subjek matter pasti terus menerus merubah mnuju pada yang efektif dari tujuan social yang telah di tentukan.
Dari segelintir permasalah yang perlu di perhatikan dalam pendidikan di Indonesia di anataranya adalah:
Pertama; terkait masalahan kurikulu, kurikulum harus di sesuaikan dengan tujuan pendidikan. Adapun tujuan umum pendidikan Nasional ialah:
1). Misi nasional yang mencakup pembinaan mental.
a.       Mental pancasila
b.      Kesatuan dan persatuan bangsa
c.       Pertahanan nasional.
2). Misi social budaya yang meliputi pembinaan:
a.       Kebudayaan nasional
b.      Hak asasi manusia
c.       Ruf of law (berpegang pada hukum)
3). Misi pembangunan dan modernisasin yang menyangkut pembinaan :
a.       Rasionalitas,efisiensi,produktifitas
b.      Ilmu pengetahuan dan teknologi
Namun ironisnya di Negara Indonesia kurikulum sering sekali berubah di latar belakangi plitisi belaka, tampuk kepemerintahan begitu mudahnya merubah kurikulum dengan tanpa pertimbangan ilmiah, sebagaimana yang telah di katakana oleh Dr. Asvi Warman Adam mengatakan banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum pelajaran sejarah di Indonesia lebih disebabkan pertimbangan politis dan bukan akademis Contohnya, kontroversi pendidikan sejarah tentang peristiwa PKI Madiun 1948 dan pencantuman kata PKI setelah peristiwa G30S sehingga menjadi G30S/PKI. Dan yang menjadi pertimbangannya adalah TAP MPRS No.XXV/1966 tentang pelarangan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme yang masih berlaku[5].
Kedua ; permasalahan Putus sekolah, putus sekolah merupakan predikat yang di beriakan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaiakn suatujenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan jenjang studinya ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya seorang warga masyarakat/anak yang hanya mengikuti pendidikan di sekolah dasar sampai kelas 5 (lima), di sebut sebagai putus sekolah SD (belum tamat SD/ tanpa STTB). Demikian juga seorang warga masyarakat yang ber-STTB SD kemudian mengikuti pendidikan di SMP sampai kelas 2 (dua) saja, di sebut putus sekolah SMP, dan seterusnya.
Bila warga masyarakat telah tamat SD/SMP/SMTA/PT dan memiliki STTB/ ijazah Negara yang sah, maka ia di sebut berpendidikan yang tertinggi SD/SMP/SMTA/PT, sehingga jika ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) ia memperoleh efek sipil sesuia undang-undang nomor 8tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian repeblik Indonesia.
Dari situ bila kita melihat data anak putus sekolah Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar  menyebutkan ada sekitar 10,268 juta siswa yang tak menuntaskan jenjang SD dan SMP. Di sisi lain, ada sekitar 3,8 juta siswa yang tak dapat melanjutkan ke jenjang SMA[6] .
Fakta di atas menarik dicermati. Pada tahun 2012 ini, anak putus sekolah masih dimungkinkan terjadi. Faktor ekonomi kerapkali menjadi hambatan. Meskipun ada bantuan operasional sekolah (BOS), dana tersebut ternyata belum mampu mengatasi anak putus sekolah. Mendikbud, Mohammad Nuh, malah akan meningkatkan dana BOS tahun 2012 untuk menekan siswa drop out dan tak dapat melanjutkan sekolah.
Harus diakui persoalan kemiskinan di negeri ini masih pelik. Siswa dari keluarga miskin cenderung menjadi korban dari mahalnya biaya pendidikan di sekolah. Ukuran mahal dan tidak mahal memang relatif, namun kenyataan menunjukkan sebagian masyarakat belum mampu menopang tuntutan finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya. Padahal, setiap anak bangsa dari kalangan mana pun berhak mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berkualitas. Pertanyaan, apakah anak menempuh pendidikan di sekolah hanya tanggung jawab negara?
Dalam konstitusi, negara memang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya. UUD 1945 Pasal 31 (2) malah menegaskan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar warga negaranya. Mengacu pada UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan dasar adalah SD/MI dan SMP/MTs. Bahkan, dalam Bab VIII Pasal 34 (2) UU tersebut disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Ketiga ; Rendahnya Kualitas Sarana Fisik Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya
Dua ; Rendahnya Kualitas Guru Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.
Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru di negara ini, pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Apabila dilihat ratio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD 1:22, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:12. Meskipun demikian, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.
Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (under quality).
Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik. “Sangat kurang tepat bila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namun mengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya.
Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
Dan masih banyak permasalahan dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Penulis hanya menyebutkan beberapa masalah dari beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia



BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Banyak sekali factor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Factor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah factor kurikulum yang di ikut canpuri politik pemerintahan  , rendahnya sarana fisik, rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan mesyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia.
Dan semoga sedikit banyak penulisan ini dapat member manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, kekurangn dan kesalahan tidak mungkin bias lepas dari dari manusia, maka dari itu penulis mengharap krtik dan masukan atas makalah ini, dan ucapan terima kasih kepada beliau Bpk Ahmad Taufiq yang telah membing kami selama ini, dan memberikan ilmu-ilmunya sehingga kami bias menyelesaikan makalah ini.



Kediri,27, mei,2012



DAFTAR PUSTAKA
Drs. H. Abu Ahamadi. 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Drs. Ary H. Gunawan. 2010. Sosiologi Pendidikan (suatu analisa sosiologi tentang berbagai problem pendidikan) . Jakarta: Rineka Cipta.

Hendra Sugiantoro. Anak Putus Sekolah Tanggung Jawab Negara http://pena-profetik.blogspot.com/2012/04/anak-putus-sekolah-tanggung-jawab.html.

http://www.waspada.co.id/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=3513:politik-pemerintah-pengaruhi-kurikulum-sejarah&catid=14:medan&Itemid=27

http://sosiologimarxis.wordpress.com/2011/05/11/104/#_ftn4

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar